Transisi menuju energi bersih harus menjamin perlindungan, peningkatan keterampilan, dan masa depan seluruh pekerja
Dalam acara ramah tamah pasca pelantikan pengurus, Pak Eko Sulistyo menyampaikan pandangannya mengenai pentingnya menempatkan pekerja sebagai bagian utama dalam proses transisi energi di Indonesia.
Mengawali pemaparannya, Pak Eko Sulistyo menceritakan perjalanan hidup, pengalaman kerja, serta kepeduliannya terhadap pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. Menurutnya, berbagai keterbatasan tidak boleh membuat seseorang berhenti belajar dan berkembang.
Pengalaman selama menjalankan tugas di lingkungan PT PLN membuatnya memahami bahwa sektor ketenagalistrikan tidak hanya berhubungan dengan pembangkit, jaringan, dan distribusi listrik. Di dalamnya juga terdapat tanggung jawab negara, kepentingan masyarakat, serta masa depan para pekerja dan keluarganya.
Kesadaran tersebut mendorong Pak Eko untuk kembali menempuh pendidikan hingga jenjang magister. Ia terus mempelajari hubungan antara kebijakan energi, ketenagakerjaan, pendidikan, dan kepentingan publik.
Tidak Ada Transisi Energi Tanpa Pekerja
Dalam pemaparannya, Pak Eko Sulistyo mengangkat gagasan utama bertajuk “Tidak Ada Transisi Energi Tanpa Pekerja.” Menurutnya, peralihan dari energi berbasis fosil menuju energi baru dan terbarukan merupakan langkah penting. Namun, proses tersebut tidak boleh meninggalkan para pekerja.
“Transisi energi bukan hanya mengganti pembangkit berbahan bakar fosil menjadi energi terbarukan. Para pekerja yang selama ini berada di sektor tersebut juga harus dipersiapkan menghadapi perubahan,” tegasnya.
Apabila pembangkit listrik tenaga uap secara bertahap dikurangi atau dihentikan, pemerintah dan perusahaan harus memiliki rencana yang jelas mengenai masa depan para pekerjanya.
Pekerja harus memperoleh program peningkatan keterampilan atau upskilling, pelatihan keterampilan baru atau reskilling, perlindungan sosial, serta kesempatan untuk bekerja di sektor energi yang baru.
Pak Eko Sulistyo mengingatkan agar pembangunan energi bersih tidak justru menciptakan pengangguran baru. Kemajuan teknologi dan investasi energi terbarukan harus memberikan manfaat nyata bagi tenaga kerja Indonesia.
Pemerintah Harus Menyiapkan Peta Jalan yang Berkeadilan
Pak Eko Sulistyo menilai pemerintah perlu memiliki peta jalan transisi energi yang menyeluruh dan berkeadilan. Peta jalan tersebut tidak boleh hanya membahas teknologi, investasi, target kapasitas pembangkit, dan penurunan emisi.
Perlindungan pekerja, pelatihan, jaminan sosial, penciptaan lapangan kerja baru, serta kepastian masa depan keluarga pekerja juga harus menjadi bagian penting dalam kebijakan transisi energi nasional.
“Jangan sampai kita berhasil menghadirkan energi yang lebih bersih, tetapi pada saat yang sama meninggalkan para pekerja. Kemajuan energi harus berjalan seiring dengan kesejahteraan manusia,” ujarnya.
Serikat Pekerja Memiliki Tanggung Jawab Ganda
Melalui perjumpaan dan diskusinya bersama serikat pekerja ketenagalistrikan, Pak Eko Sulistyo memahami bahwa serikat pekerja memiliki tanggung jawab ganda.
Pertama, memperjuangkan perlindungan, kesejahteraan, dan hak-hak tenaga kerja. Kedua, menjaga agar listrik tetap menjadi hak publik yang dapat dinikmati masyarakat secara adil, terjangkau, dan berkelanjutan.
Menurutnya, perjuangan serikat pekerja ketenagalistrikan bukan hanya untuk kepentingan anggotanya. Mereka juga ikut mengawal agar pengelolaan listrik tetap mengutamakan kepentingan negara dan rakyat.
Dalam menghadapi berbagai rencana perubahan dan restrukturisasi sektor ketenagalistrikan, suara pekerja harus didengarkan. Keterlibatan mereka diperlukan untuk memastikan bahwa listrik tetap menjadi layanan publik dan digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
Pelantikan Menjadi Awal Pengabdian
Pada bagian akhir pemaparannya, Pak Eko Sulistyo mengingatkan bahwa pelantikan bukanlah akhir dari proses organisasi. Pelantikan merupakan awal dari tanggung jawab dan pengabdian yang lebih besar.
Jabatan dalam organisasi tidak cukup hanya tercantum dalam surat keputusan. Amanah tersebut harus diwujudkan melalui kerja nyata, keberanian mendengarkan masyarakat, dan konsistensi dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.
Ia berharap seluruh pengurus yang telah dilantik mampu membangun organisasi yang kuat, terbuka, dan bermanfaat. Organisasi harus menjadi ruang pendidikan, tempat bertemunya gagasan, serta kekuatan yang mampu menghadirkan solusi bagi masyarakat.
“Organisasi harus memberikan perhatian kepada pekerja, masyarakat kecil, dan kelompok yang terdampak oleh perubahan kebijakan pembangunan. Kita harus memastikan tidak ada pekerja dan rakyat yang ditinggalkan,” pungkas Pak Eko Sulistyo
Pemaparan tersebut menegaskan bahwa transisi energi harus dilaksanakan secara adil, berkelanjutan, dan berorientasi kepada manusia. Energi bersih merupakan kebutuhan masa depan, tetapi perlindungan terhadap pekerja tetap menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan Indonesia.