ORI Tetapkan 9 Transformasi sebagai Arah Kerja Organisasi 2026–2027
Perkuat struktur nasional, perluas pelayanan rakyat, berdayakan ekonomi, dan siapkan kader menuju Pemilu 2029
JAKARTA 20/9/2026— Organisasi Rakyat Indonesia (ORI) menggelar rapat koordinasi nasional secara daring melalui Zoom Meeting yang diikuti pengurus dari tujuh provinsi serta perwakilan sayap organisasi. Dalam rapat tersebut, Sekretaris Jenderal ORI, Ferri Nuzarli, S.E., S.H., memaparkan 9 Transformasi ORI sebagai arah strategis organisasi untuk periode 2026–2027.
Transformasi tersebut difokuskan pada penguatan struktur organisasi, peningkatan jumlah anggota, pelayanan hukum dan sosial, pemberdayaan ekonomi rakyat, penguatan media, serta peningkatan peran pemuda dan perempuan. ORI juga mempersiapkan kader-kader potensial untuk berpartisipasi dalam Pemilu 2029 melalui berbagai partai politik.
Konsolidasi Struktur di Seluruh Indonesia
Dalam pemaparan kondisi organisasi, disebutkan bahwa kepengurusan ORI telah terbentuk di 34 provinsi, dengan enam DPD telah resmi dilantik. ORI menargetkan pembentukan kepengurusan di seluruh 38 provinsi dapat diselesaikan paling lambat akhir November 2026.
Namun, proses konsolidasi masih menghadapi sejumlah tantangan. Kartu Tanda Anggota yang telah diterbitkan baru sekitar 400 kartu dan sebagian besar masih berasal dari kalangan pengurus. Sejumlah pengurus juga belum menyerahkan KTP dan menandatangani pakta integritas meskipun telah tercantum dalam Surat Keputusan kepengurusan.
Sekjen ORI menegaskan pentingnya setiap kepengurusan daerah segera menyelesaikan pencatatan di Kesbangpol, menetapkan domisili kantor, serta membentuk rekening resmi organisasi. Rekening tersebut harus dikelola atas nama unsur ketua, sekretaris, dan bendahara, bukan menggunakan rekening pribadi.
Sembilan Transformasi ORI
Sembilan agenda transformasi yang menjadi landasan gerakan ORI meliputi:
Organisasi kuat dan kader berideologi
Memperkuat struktur hingga tingkat kecamatan dengan target pembentukan di 50 persen dari sekitar 7.600 kecamatan di Indonesia.
1. ORI bersih dan antikorupsi
Menerapkan pakta integritas, transparansi pengelolaan anggaran, serta pendidikan dan kampanye antikorupsi.
2. ORI membela rakyat
Membentuk Pusat Bantuan Hukum Rakyat 3. ORI (PBHR-ORI) di setiap daerah untuk memberikan pendampingan dan bantuan hukum gratis kepada masyarakat.
4. ORI peduli sosial
Memperluas perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja informal, sekaligus melaksanakan donor darah, pasar murah, fogging, dan bantuan kebencanaan.
Pemberdayaan ekonomi rakyat
Mengembangkan Badan Wirausaha Rakyat
5. ORI (BAWIRA-ORI), koperasi, pendampingan UMKM, serta kemitraan strategis dengan Bulog dan lembaga lainnya.
Pemuda dan perempuan berdaya
Memperkuat organisasi sayap kepemudaan dan
6. PERMATA ORI—Perempuan Mandiri dan Tangguh ORI.
7. Penguatan media organisasi
Mengoptimalkan Media Rakyat Indonesia (MRI-ORI) sebagai sarana informasi dan publikasi. Setiap kegiatan diwajibkan didokumentasikan dan disebarluaskan melalui media sosial.
Pembentukan Brigade Rakyat ORI
Membangun satuan tugas untuk membantu pengamanan internal organisasi, kegiatan sosial, kemanusiaan, dan penanganan bencana.
Peningkatan partisipasi politik kader
Mendorong kader ORI berkiprah melalui berbagai partai politik, termasuk menyiapkan sedikitnya 28 kader potensial untuk maju sebagai calon anggota DPR RI pada Pemilu 2029.
ORI Tetap Menjadi Organisasi Kemasyarakatan
Dalam rapat tersebut ditegaskan bahwa ORI tidak akan berubah menjadi partai politik. Namun, sebagai organisasi rakyat, ORI tetap memberikan kebebasan dan ruang kepada kadernya untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik melalui partai politik yang dipilih masing-masing.
Kebijakan ini diarahkan agar kader ORI dapat hadir di lembaga legislatif maupun pemerintahan serta memperjuangkan aspirasi masyarakat secara lebih luas.
ORI juga tengah memproses nota kesepahaman dengan Perum Bulog dalam rangka mendukung ketahanan pangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Salah satu peluang yang dibahas adalah distribusi beras Bulog dengan harga sekitar Rp11.000 per kilogram, dibandingkan harga eceran tertinggi di pasar sebesar Rp12.500 per kilogram.
Target Kerja Organisasi
Program Target Batas waktu
Pembentukan 38 DPD provinsi Kepengurusan, Kesbangpol, dan domisili selesai 30 November 2026
Pembentukan DPC kabupaten/kota 70% dari 514 kabupaten/kota 30 April 2027
Pembentukan PAC kecamatan 50% dari seluruh kecamatan Juni 2027
Pembentukan tujuh sayap ORI Terbentuk di seluruh DPD Desember 2026
Rekrutmen anggota Sekitar 386.000 anggota Desember 2027
Penjaringan bakal calon DPR RI Memulai proses pendataan dan seleksi 15 Oktober–30 Desember 2026
Deklarasi dan pelantikan Pimpinan Pusat ORI direncanakan berlangsung di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, pada akhir November 2026. Kegiatan tersebut juga direncanakan mengundang Presiden Republik Indonesia dan sejumlah pemangku kepentingan nasional.
Aspirasi dari Pengurus Daerah
Rapat turut menghimpun berbagai usulan dan persoalan dari daerah. Idris mengusulkan pembentukan wadah khusus bagi masyarakat lanjut usia dan penyandang disabilitas, sekaligus mendorong ORI menjadi pusat informasi pembangunan nasional dan internasional.
Perwakilan Lampung, Sukis, melaporkan kelangkaan bahan bakar solar yang menyebabkan antrean kendaraan hingga satu sampai dua kilometer. Sekjen ORI menginstruksikan pengurus daerah untuk mengumpulkan dokumentasi dan menyiapkan surat resmi kepada kementerian terkait.
Dari Maluku, Sulaiman menyampaikan persoalan penyalahgunaan badan jalan sebagai lokasi pasar serta sejumlah agenda advokasi hukum yang belum terselesaikan.
Sementara itu, Deni dari Bali mengusulkan agar wakil ketua bidang dapat memimpin organisasi sayap yang sesuai dengan bidangnya. Ia juga mengusulkan pembentukan bidang penanggulangan narkotika dan kerja sama dengan Badan Narkotika Nasional.
Bagas dari Jambi mendorong peningkatan kerja sama dengan kementerian dan lembaga, termasuk pengembangan distribusi LPG 3 kilogram serta layanan BRILink di kantor-kantor ORI.
Percepat Tindak Lanjut
Seluruh DPD diminta segera menyelesaikan pencatatan di Kesbangpol, domisili kantor, rekening resmi organisasi, penerbitan KTA, serta pembentukan PBHR-ORI dan program jaminan sosial bagi pekerja informal.
Absensi rapat bulanan juga akan dicatat sebagai instrumen evaluasi keaktifan pengurus. Dokumen lengkap 9 Transformasi ORI beserta target dan jadwal pelaksanaannya akan dibagikan kepada seluruh kepengurusan daerah.
Selain itu, setiap kegiatan organisasi wajib menggunakan atribut ORI, didokumentasikan dengan baik, serta dikirimkan kepada Media Rakyat Indonesia untuk diolah dan dipublikasikan.
Melalui sembilan transformasi tersebut, ORI berkomitmen membangun organisasi yang terdidik, terorganisir, terlihat, membela, dan hadir secara nyata untuk rakyat Indonesia.
ORI Bersatu, ORI Bergerak, ORI Berjuang untuk Rakyat Indonesia.