Jakarta, 13 September 2026 — Organisasi Rakyat Indonesia (ORI) menyoroti masih tingginya angka pemutusan hubungan kerja yang terjadi sepanjang tahun 2026. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, sebanyak 32.389 pekerja terkena PHK selama Januari–Juni 2026. Angka tersebut meningkat sebanyak 8.919 orang dibandingkan data Januari–Mei 2026 yang mencapai 23.470 pekerja. DetikFinance
Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap pekerja dan keberlangsungan usaha harus menjadi perhatian serius pemerintah. Setiap PHK bukan sekadar angka, melainkan menyangkut kehidupan pekerja, keluarga pendidikan anak, serta keberlangsungan ekonomi masyarakat.
Sekretaris Jenderal Organisasi Rakyat Indonesia, Ferri Nuzarli, S.E., S.H., menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh hanya menunggu laporan PHK, tetapi harus melakukan pencegahan melalui pengawasan ketenagakerjaan, dialog sosial, dan kebijakan penyelamatan industri yang tepat sasaran.
“Pekerja bukan sekadar bagian dari proses produksi. Mereka adalah manusia yang memiliki keluarga dan masa depan. Pemerintah harus hadir sebelum PHK terjadi, bukan hanya setelah pekerja kehilangan mata pencaharian.”
ORI mendorong pemerintah, DPR, pengusaha, dan serikat pekerja untuk segera mengambil langkah nyata:
- Mencegah PHK sepihak dan memastikan prosesnya sesuai ketentuan hukum.
- Membuka dialog antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah sebelum PHK dilakukan.
- Menjamin pembayaran upah, pesangon, dan seluruh hak pekerja.
- Memperkuat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
- Memberikan bantuan hukum dan pendampingan kepada pekerja terdampak.
- Menjaga keberlangsungan usaha tanpa mengorbankan hak serta kesejahteraan pekerja.
ORI juga meminta pembahasan kebijakan ketenagakerjaan melibatkan serikat pekerja dan organisasi rakyat secara bermakna. Pertumbuhan ekonomi harus menciptakan pekerjaan yang layak, memberikan kepastian kerja, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
PEKERJA BUKAN ANGKA—PEKERJA ADALAH MANUSIA YANG MEMILIKI KELUARGA DAN MASA DEPAN!
ORI Bersatu, ORI Bergerak, ORI Berjuang untuk Rakyat Indonesia.