Jakarta,16 Agustus 2026.
Jakarta, 16 Agustus 2026. Organisasi Rakyat Indonesia (ORI) menyampaikan apresiasi terhadap Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI tanggal 14 Agustus 2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Pidato tersebut memuat evaluasi perjalanan pemerintahan, capaian pembangunan, serta arah kebijakan nasional ke depan.
Presiden juga menyampaikan bahwa selama 21 bulan pemerintahan telah dijalankan 121 kebijakan transformatif, seraya menegaskan bahwa masih banyak persoalan bangsa yang belum selesai.
Bagi ORI, pidato kenegaraan bukan hanya momentum menyampaikan keberhasilan pemerintah, tetapi juga harus menjadi momentum untuk mendengar suara rakyat dan memastikan bahwa pembangunan benar-benar menghasilkan keadilan sosial, kesejahteraan, perlindungan, dan kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia.
1. ORI MENGAPRESIASI KEBERANIAN PEMERINTAH
ORI mengapresiasi keberanian Presiden dalam mengambil keputusan strategis dan melakukan berbagai kebijakan transformatif.
Namun, ORI mengingatkan bahwa ukuran keberhasilan pemerintahan tidak cukup hanya berdasarkan jumlah kebijakan yang dibuat.
Ukuran utama keberhasilan negara adalah seberapa jauh kebijakan tersebut dirasakan manfaatnya oleh rakyat kecil.
Rakyat ingin merasakan harga kebutuhan pokok yang terjangkau, pekerjaan yang layak, upah yang adil, pelayanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas, perlindungan sosial serta kepastian hukum.
2. PERTUMBUHAN EKONOMI HARUS DIRASAKAN RAKYAT
ORI mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan investasi.Namun, pertumbuhan ekonomi harus diikuti pemerataan.Jangan sampai angka pertumbuhan ekonomi meningkat, tetapi kesenjangan antara kelompok kaya dan rakyat kecil semakin lebar.
Karena itu ORI mendorong pemerintah agar pembangunan ekonomi lebih diarahkan kepada:
- Penguatan ekonomi kerakyatan;
- UMKM dan koperasi;
- Peningkatan daya beli masyarakat;
- Penciptaan lapangan kerja berkualitas;
- Perlindungan pekerja/buruh;
- Peningkatan produktivitas nasional;
Pemerataan pembangunan antarwilayah.Ekonomi Indonesia harus tumbuh dari rakyat, bersama rakyat, dan hasilnya kembali kepada rakyat.
3. PERLINDUNGAN PEKERJA DAN BURUH HARUS MENJADI PRIORITAS
ORI menilai pembangunan nasional tidak akan kuat tanpa pekerja dan buruh yang sejahtera.
Pemerintah bersama DPR RI perlu memastikan regulasi ketenagakerjaan memberikan keseimbangan antara kepentingan dunia usaha dan perlindungan hak pekerja.
ORI mendorong penyelesaian pembaruan Undang-Undang Ketenagakerjaan secara terbuka, transparan, dan melibatkan serikat pekerja/buruh.Persoalan upah, outsourcing, PHK, PKWT, jaminan sosial, keselamatan kerja, dan kepastian hubungan kerja harus menjadi perhatian serius negara.
4. PEMBERANTASAN KORUPSI HARUS TANPA TEbang PILIH
ORI memberikan dukungan terhadap komitmen Presiden untuk memperkuat pemberantasan korupsi.
Namun, ORI menegaskan:Pemberantasan korupsi harus dilakukan secara konsisten, profesional, transparan, dan tidak boleh tebang pilih.
Termasuk terhadap korupsi yang berkaitan dengan sumber daya alam, pertambangan ilegal, pengelolaan aset negara, perizinan, pengadaan barang dan jasa serta sektor strategis lainnya.
Kekayaan alam Indonesia harus sebesar-besarnya digunakan untuk kemakmuran rakyat sebagaimana amanat konstitusi.
5. PENEGAKAN HUKUM HARUS MEMBERIKAN KEADILAN
ORI mendukung penguatan supremasi hukum.Namun hukum tidak boleh hanya tajam kepada rakyat kecil dan tumpul kepada mereka yang memiliki kekuasaan atau modal.
ORI mendorong pemerintah dan aparat penegak hukum memastikan:tidak ada warga negara yang berada di atas hukum dan tidak ada rakyat kecil yang kehilangan haknya karena keterbatasan ekonomi.
Keadilan harus hadir secara nyata di tengah masyarakat.
6. PROGRAM PANGAN, KESEHATAN DAN PENDIDIKAN HARUS TEPAT SASARAN
ORI mengapresiasi perhatian pemerintah terhadap pembangunan sumber daya manusia dan pemenuhan kebutuhan dasar.
Namun setiap program negara harus diawasi agar:
- tepat sasaran;
- transparan;
- bebas korupsi;
- memiliki standar kualitas;
- tidak menjadi proyek kelompok tertentu;
- manfaatnya benar-benar diterima masyarakat.
Program besar pemerintah harus dibangun dengan pengawasan publik dan partisipasi masyarakat.
7. PEMBANGUNAN JANGAN HANYA TERPUSAT DI PULAU JAWA
ORI mendorong pemerataan pembangunan sampai ke daerah-daerah tertinggal, kepulauan, perbatasan dan wilayah Indonesia Timur.
Rakyat Maluku, Papua, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera dan seluruh daerah harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang.
Indonesia maju bukan hanya Jakarta maju. Indonesia maju adalah ketika seluruh daerah dan seluruh rakyat maju bersama.
8. ORI MENDUKUNG KEDAULATAN EKONOMI DAN PENGELOLAAN SDA UNTUK RAKYAT
ORI mendukung langkah pemerintah memperkuat kedaulatan ekonomi nasional.
Namun pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan dengan prinsip:berkeadilan, transparan, berkelanjutan dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Jangan sampai masyarakat yang tinggal di sekitar sumber daya alam justru menjadi kelompok yang paling miskin dan paling sedikit menerima manfaat.
9. PEMERINTAH HARUS MEMPERKUAT PARTISIPASI MASYARAKAT SIPIL
ORI berpandangan bahwa pemerintah tidak mungkin menyelesaikan seluruh persoalan bangsa sendirian.
Karena itu, pemerintah harus membuka ruang dialog yang luas dengan organisasi masyarakat, serikat pekerja, akademisi, pemuda, perempuan, pelaku UMKM, tokoh masyarakat dan kelompok rakyat lainnya.
Kritik masyarakat bukan ancaman terhadap pemerintah. Kritik yang konstruktif adalah bagian dari demokrasi dan mekanisme kontrol rakyat.
10. PESAN ORI: KEBIJAKAN HARUS TURUN DARI ISTANA KE RAKYAT
ORI mengajak seluruh jajaran pemerintah untuk memastikan setiap kebijakan tidak berhenti pada pidato, regulasi atau angka statistik.
Kebijakan harus turun menjadi kenyataan di lapangan.Rakyat harus dapat mengatakan:“Negara hadir untuk kami.”Bukan hanya ketika pemilu, tetapi setiap hari.
SIKAP AKHIR ORI
Atas pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 2026, ORI menyatakan:
Pertama, memberikan apresiasi terhadap berbagai upaya pemerintah dalam melakukan transformasi dan pembangunan nasional.
Kedua, mendukung kebijakan pemerintah yang berpihak kepada kepentingan rakyat, pemberantasan korupsi, penguatan ekonomi nasional, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan serta pemerataan pembangunan.
Ketiga, memberikan kritik konstruktif agar keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur melalui indikator makroekonomi, tetapi juga melalui peningkatan kualitas hidup rakyat.
Keempat, mendesak pemerintah memperkuat perlindungan terhadap pekerja, buruh, masyarakat miskin, UMKM, kelompok rentan dan masyarakat di daerah tertinggal.
Kelima, mendorong penegakan hukum yang adil, transparan dan tidak tebang pilih.
Keenam, meminta pemerintah memastikan seluruh kekayaan alam Indonesia benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.
Ketujuh, ORI siap menjadi mitra kritis dan konstruktif pemerintah: mendukung kebijakan yang benar, mengkritisi kebijakan yang perlu diperbaiki, serta menyampaikan suara rakyat secara bertanggung jawab.
PENUTUPPresiden adalah pemimpin seluruh rakyat Indonesia.
Karena itu ORI berharap sisa masa pemerintahan ke depan semakin memperkuat kepercayaan rakyat melalui kerja nyata, keadilan, transparansi dan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat luas.
Indonesia tidak hanya membutuhkan pembangunan yang cepat, tetapi pembangunan yang adil.
Indonesia tidak hanya membutuhkan pertumbuhan ekonomi, tetapi kesejahteraan yang dirasakan rakyat.
Indonesia tidak hanya membutuhkan hukum yang kuat, tetapi hukum yang adil.
Dan pada akhirnya:
“NEGARA KUAT KARENA RAKYATNYA KUAT, RAKYAT SEJAHTERA KARENA NEGARA HADIR DAN BERKEADILAN.”
SEKRETARIS JENDERALORGANISASI RAKYAT INDONESIA (ORI)
FERRI NUZARLI, SE., SH.
Pidato resmi Presiden juga menekankan bahwa pembangunan bukan sekadar untuk satu masa jabatan, sementara pemerintah menyatakan masih ada persoalan bangsa yang belum selesai.
Itu menjadi dasar yang kuat bagi ORI untuk mengambil posisi “mendukung yang baik, mengkritisi yang belum tepat, dan menawarkan solusi”